PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

Memasuki sisa waktu 1 tahun 4 bulan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri telah dilakukan beberapa langkah percepatan dalam rangka mewujudkan 3 sasaran yaitu mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri, yaitu :

1. Program Percepatan Reformasi Birokrasi Polri.

 

Dengan mengacu pada program Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional, Polri segera menyusun program Percepatan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi 3 program percepatan yaitu Program SDM, Program pelayanan Publik dan Program Mind Set Culture Set dari yang direncanakan sebanyak 4 program yaitu Program SDM, Program pelayanan Publik, Program Mind Set Culture Set dan Pengawasan;

2. Pengaurusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

 

Dilaksanakan dalam 3 program yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, hasil yang dicapai adalah menurunnya jumlah pelanggaran disiplin, penandatanganan Pakta Integritas, pelaporan LHKPN, tersedianya sistem pelaporan gratifikasi, tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, pengadaan menggunakan e-procurement,  pemeriksaan keuangan dari BPK dengan hasil WTP, tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif, penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, hasil yang dicapai yaitu penerapan unit penyelenggara pelayanan publik al SPKT, pelayanan Pengaduan/Laporan Polisi, pelayanan: SIM, STNK, BPKB, SKCK, dll menerapkan manajemen pengaduan yang efektif, dan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, hasil yang dicapai yaitu  tersusunnya Perkap tentang Struktur Organisasi Polri Nomor 21, 22, dan 23, tersedianya sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis merit, tersedianya sistem penilaian kinerja, tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan, tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment, tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur, penerapan SAKIP.

3. Aksi PPK Polri

 

Semangat pencegahan dan penindakan korupsi saat ini tidak hanya sebatas lips service Pemerintah namun benar-benar telah diwujudnyatakan menjadi Instruksi Presiden yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sd Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013. Polri telah menjabarkan menjadi Aksi PPK dalam 4 Strategi, 11 Isu Nasional, dan 23 Aksi.

4. Pencanangan Zona Integitas

 

Akan dilaksanakan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 26 Agustus 2013 pada acara apel Kasatwil. Pembangunan ZI menuju WBK sesungguhnya secara bertahap telah dirintis diantaranya melalui percepatan perubahan mindset dan culturset dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, walaupun hasilnya belum mencapai sebagaimana yang diharapkan.

 

5. Open Government Indonesia

 

Open government Indonesia dilaksanakan oleh seluruh KL terutama terkait pelayanan publik dalam rangka komitmen pemerintah untuk menjalankan program untuk memperkokoh 3 pilar keterbukaan pemerintah yaitu transparansi, partispasi publik dan inovasi. Sehubungan dengan hal tersebut Polri melaksanakan program “Pelayanan SSB” dengan hasil yang dicapai pada tahun 2012 mendapat Piala dan Piagam Citra Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Presiden-Kemenpan-RB dan Sertifikasi ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2008 serta penghargaan lomba Open Government Indonesia (OGI);

 

6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

 

Penerapkan  Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Polri dilaksanakan dalam 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian komponen pengungkit untuk melihat kepedulian pimpinan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja melalui survey baik internal maupun ekternal.

 

Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Polri semata perlu dukungan dari semua pihak terutama yang menginginkan perubahan di tubuh Polri. Ayo dukung Polri ….. tapi jangan pengaruhi Polri.

 

Salam Reformasi Birokrasi Polri....